Papilo DPP MP Kamhar Lakumani menyebut partainya sudah mengalah kepada Anees Baswedan atas calon wakil presiden (Kawapres) yang diusungnya.
Hal itu untuk menjawab pertanyaan apakah Partai Demokrat akan tetap menjadi aliansi perubahan jika Presiden Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menjadi calon wakil presiden Anis.
Qamar kepada wartawan, Sabtu (18/2/2023), mengatakan, “Terkait Wapres Mas Kutum, AHY sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Wapres, jadi tolong hindari kontroversi lebih lanjut.”
Qamar juga mengklaim partainya resmi mendukung Anis sebagai calon presiden 2024.
Ia mengatakan, “Serah terima regulasi secara formal sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Pemilihan mekanisme dan metode memiliki legitimasi dan legitimasi yang setara.”
Dia mengatakan, Partai Demokrat, NasDem, dan PKS semuanya menyatakan dukungan resmi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Ketiga Demokrat ini, NasDem dan PKS, telah resmi memutuskan mengangkat Mas Anis sebagai Wakil Presiden sesuai mekanisme pengorganisasian masing-masing,” ujarnya.
Qamar juga menyerukan adanya nota kesepahaman antara tiga ketum partai untuk membantu NasDem dan PKS memenuhi syarat pencalonan presiden atau president threshold minimal 20%.
“Yang paling penting adalah kesepakatan untuk mengelola nota kesepahaman dalam mendukung calon presiden Mas Anis Baswedan,” ujarnya yang ditandatangani untuk meraih minimal 20% suara presiden. memerintah.”
Qamar melanjutkan dengan mengatakan, “Saya membuat komitmen untuk berubah dan meningkatkan dan meminta VP untuk segera menentukan konstanta.”
Sebelumnya, Wakil Presiden Partai Demokrat Nasdim Ahmad Ali dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memilih calon presiden (calon) melalui mekanisme internal.
Dihubungi pada Jumat (17/2/2023), Ali mengatakan, “Nasdeem mendorong Partai Demokrat dan Partai PKS untuk menyelesaikan mekanisme internal untuk menentukan calon presiden.”
Menurut Ali, penting untuk mengidentifikasi calon presiden melalui forum resmi di masing-masing partai agar tidak menggugat eksekutif di kemudian hari.
“Jadi keputusan partisan agar tidak digugat oleh orang lain atau pejabat di kemudian hari,” ujarnya.
Dia menegaskan, keputusan terkait dukungan presiden harus melalui forum resmi internal partai dan mengikat seluruh pengurus.
“Sebab, sebagai calon presiden, semua keputusan politik penting harus dilakukan melalui mekanisme resmi partai yang diatur dalam forum resmi yang mengikat seluruh kader,” kata Ali.
Ali mengatakan, selama ini dukungan dari Partai Demokrat dan PKK hanya melalui pernyataan-pernyataan dalam bentuk pernyataan.
“Mengapa Anda mengatakan belum ada koalisi resmi padahal yang bisa didapat PKS dan Partai Demokrat adalah pernyataan dalam bentuk pernyataan,” ujarnya.
Namun dia mengatakan dukungan Demokrat dan PKS untuk Annie bersifat mengikat secara moral.
“Tapi pernyataan kemarin mengikat secara moral,” tambah Ali.
